RPS Aspek Hukum Jasa Konstruksi

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER

Silahkan Download RPS Aspek Hukum Jasa Konstruksi dibawah ini.
(Masing-masing kelompok silahkan mengopi hardfile untuk dipresentasikan ke saya. Trims.)

Prodi               :  S1 Pendidikan Teknik Bangunan                                   

Matakuliah      :  Aspek Hukum Jasa Konstruksi

Sandi               :  PBGN 664                          

Off.                 :  AA

Hari                 :  Rabu, 9-10

Tempat            :  D9 402b

Dosen              :  Dr. Isnandar, M.T.

A.      STANDAR KOMPETENSI

Memahami pengetahuan tentang aspek hukum jasa konstruksi

B.       KOMPETENSI DASAR

1. Memahami administrasi kontrak & adminstrasi proyek konstruksi
2. Menjelaskan hubungan aspek hukum dan administrasi proyek konstruksi
3. Menganalisis kondisi administrasi proyek di Indonesia
4. Menganalisis mobilisasi dan pelaksanaan administrasi proyek konstruksi
5. Menganalisis penagihan termijn & pembayaran proyek konstruksi
6. Menganalisis perintah dan perubahan pekerjaan proyek konstruksi
7. Menganalisis bentuk kontrak konstruksi (aspek perhitungan biaya & aspek kontrak)
8. Menganalisis Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai kontrak standar
9. Menganalisis Organisasi pengadaan barang/jasa (PA/KPA,PPK,  
10. ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan, dan
11. APIP)
12. Menganalisis proses pengadaan barang/jasa
13. Menelaah metode Pemilihan Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
14. lainnya
15. Menganalisis Asas dan Etika Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
16. Menganalisis Peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa
17. pemerintah
18. Merangkum Permasalahan konrak pengadaan barang/jasa
19. Menimbang peran konsultan hukum dalam administrasi proyek konstruksi.

C.       POKOK- POKOK MATERI PEMBELAJARAN  

1.    Administrasi kontrak, administrasi proyek konstruksi, hubungan aspek hukum dan administrasi proyek konstruksi, dan  kondisi administrasi proyek di Indonesia.

2.     Kegiatan umum administrasi proyek konstruksi

·      mobilisasi & pelaksanaan

·      penagihan termijn & pembayaran

·      perintah perubahan pekerjaan

3.    Bentuk kontrak konstruksi:

·         Aspek perhitungan biaya

·         Aspek kontrak (aspek teknis, aspek hukum, aspek keuangan, aspek perpajakan, aspek perasuransian, aspek sosial ekonomi, aspek administrasi.

4.    Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menurut PERPRES 54 Tahun 2010:

·      Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai kontrak standar

·      Organisasi pengadaan barang/jasa (PA/KPA,PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan, dan APIP)

·      Proses pengadaan barang/jasa

·      Metode Pemilihan Penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya

·      Asas dan Etika Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

·      Peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah

·      Permasalahan konrak pengadaan barang/jasa

5.    Peran konsultan hukum dalam administrasi proyek konstruksi

D.                KEGIATAN PERKULIAHAN

Pertemuan	Kegiatan Pembelajaran	Rujukan Utama	Media Pembelajaran	Tugas Terstruktur
1	Pengantar Kuliah Presentasi  dan diskusi: administrasi kontrak & adminstrasi proyek konstruksi	Yasin 2, hal 3- 21
2	Presentasi dan diskusi: hubungan aspek hukum dan administrasi proyek konstruksi, dan  kondisi administrasi proyek di Indonesia.	Sda.		Tugas Tersruktur 1
3-4	Presentasi& diskusi: mobilisasi dan pelaksanaan administrasi proyek konstruksi	Yasin 1,  hal 23-64
5	Presentasi& diskusi: penagihan termijn & pembayaran proyek konstruksi	Yasin 1,  hal 65-88		Tugas Terstruktur 2
6-7	Presentasi& diskusi: perintah perubahan pekerjaan	Yasin 1,hal 88-118
8	UTS
9-10	Presentasi& diskusi bentuk kontrak: ·  Aspek perhitungan biaya (Fixed lump sum price, Unit Price) ·  Aspek kontrak (teknis, hukum, keuangan, perpajakan, asuransi, sosek, administrasi).	Yasin 2, hal 19- 26 Yasin 2, hal 81-118
11	Presentasi& diskusi  kontrak pengadaan barang/jasa PERPRES 54 Tahun 2010 sebagai: ·  Kontrak standar, ·  Organisasi pengadaan barang/jasa (PA/KPA,  PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/ Pejabat Penerima hasil Pekerjaan, dan APIP)	Purwosusilo,  hal   217-254
12	Presentasi& diskusi  proses dan metode pengadaan barang/jasa	Purwosusilo, hal     254-328		Tugas terstruktur 3
13	Presentasi& diskusi: ·  asas dan etika pengadaan barang/jasa ·  Peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa	Purwosusilo,  hal 329- 333 Purwosusilo, hal   334-342
14-15	Presentasi &diskusi permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah	Purwosusilo, hal    343-358		Tugas Terstruktur 4
16	Presentasi & diskusi: Peran konsultan hukum dalam administrasi proyek konstruksi.	Yasin 1, hal 169-180
17	UAS

                      

Tugas Terstruktur 1

Tugas Terstruktur 2

Tugas Terstruktur  3

Tugas Terstruktur 4

E.       PENILAIAN

Penilaian hasil belajar untuk menetapkan lulus-tidaknya mahasiswa didasarkan pada hasil ujian tengah semester, hasil ujian akhir semester, hasil tugas dan keterlibatan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Komponen evaluasi	Bobot (%)
1.	Tugas  Terstruktur	35
2.	Ujian Tengan Semester	25
3.	Ujian Akhir Semester	30
4.	Aktivitas perkuliahan	10
TOTAL		100

F.   DAFTAR REFERENSI

1.      Yasin, N. 2002. Administrasi Proyek Konstruksi. Jakarta: PT MEDISA (Buku 1)

2.      Yasin, N. 2003. Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia. Jakarta: Gramedia. (Buku 2).

3.      Purwosusilo.2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Prenadamedia Group (Buku 3).

4.      Undang-Undang No 18 Tahun 1999. Tentang Jasa Konstruksi

5.      Undang-Undang Nomor 9 tentangUsaha Kecil

6.      Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

7.      Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

8.      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

9.      Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

10.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

11.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

12.  Peraturan Pemerinah Republik Indonesia No.29 Tahun 2000. Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

                                                                                                Dosen Pembina

                                                                                                Dr. Isnandar, M.T